Anggota Komisi V DPR RI Yoseph Umar Hadi foto : Erlangga/mr

Anggota Komisi V DPR RI Yoseph Umar Hadi mendorong agar para penentu kebijakan segera mengkaji kembali terkait permasalahan anggaran dan peralatan yang dimiliki Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG. Ia menilai bahwa Indonesia sangat membutuhkan badan seperti BMKG karena letak geografis Indonesia berada pada garis rawan bencana.

Peralatan kalibrasi bencana yang dimiliki BMKG dirasa masih sangat minimal, walaupun di sisi lain ia juga memuji kinerja dari BMKG itu sendiri. Jika peralatan tersebut tidak segera diperbaharui, maka selama itu pula early warning system yang dilakukan tidak berjalan baik.

“Menurut saya adalah sebuah kesalahan ketika para elite membuat kebijakan pemotongan anggaran belanja. Padahal untuk BMKG sendiri, belanja peralatan merupakan hal yang vital untuk kalibrasi bencana, sehingga selama ini early warning system tidak berjalan dengan baik,” tegasnya saat mengikuti Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI ke Lombok, Nusa Tenggara Barat, Kamis (23/8/2018).

Politisi PDI-Perjuangan ini menjelaskan pentingnya early warning system, dimana hal tersebut meminimalisir jumlah korban gempa. Ia mengamini bahwa memang manusia tidak bisa menghindar dari bencana, namun yang terpenting sebenarnya adalah merekayasa gempa tersebut.

“Kegiatan early warning system itu sangat penting. Saya pikir korban itu bisa kita minimalisir, jika informasi jauh hari sebelumnya sudah disampaikan kepada masyarakat. Sebenarnya gempa itu datangnya dari skala kecil, kemudian ekskalasinya baru membesar. Nah yang kecil ini tidak akan bisa terdeteksi apabila kita tidak memiliki sensor yang sensitif,” pungkas politisi dapil Jabar itu. (eps/sf)